Indonesia Conference Directory

Corresponding Author
Ayu Widari Upadani

Institutions
Politeknik Nasional Denpasar

Abstract
The condition of cocoa farmers in Melaya Distric,Jembrana Regency,have generally not been able to fulfill of their life quality standard from the sale of cocoa because of small land ownership,disease attacks and also due the lack of development of other businesses.This study aimed to determine and analyzed the factor that affect of cocoa farming and to determine the level community perception of cocoa commodity-based agro-tourism development in Melaya District,Jembrana Regency.The study was conducted with a survey as respondents. In addition to collecting data through questioners,in-depth interviews were also conducted with key informants. The data obtained were analyzed quantitatively and qualitatively. The results showed that the factors affecting of cocoa farming in Melaya District were product quality, product prices, market accocoa land area, water availability, pest and disease and climate change. The level of community perception of agro-tourism development plans is very accepting with a score of 60.27 (very accepting) and 39.73 (accepting)

Keywords
farming,cocoa,agro-tourism,Jembrana

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/4FhuCykqBa7N

Corresponding Author
Indah Permatasari

Institutions
Universitas Warmadewa

Abstract
Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat berkembang di Bali. Dalam hal mendukung berkembangnya industri pariwisata khususnya di Bali, pengusaha pariwisata dalam hal ini berperan dalam hal menyediakan fasilitas pendukung demi berjalannya kegiatan pariwisata. Namun, permasalahan yang kemudian muncul ialah masih ditemui adanya pembangunan pada kawasan tempat suci yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas penunjang pariwisata. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali khususnya dalam Pasal 50 ayat (2) yang menentukan radius kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali terkait dengan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata pada radius kawasan tempat suci di Kabupaten Badung. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diklasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Dalam prakteknya masih ditemui adanya pelanggaran terkait dengan aturan radius kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan khususnya di Pura Luhur Uluwatu. Keberadaan norma terkait dengan kawasan tempat suci jmengalami pro dan kontra dalam prakteknya bahkan terdapat beberapa permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung. Sehingga dibutuhkan suatu rekonstruksi hukum dengan melibatkan masyarakat, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akademisi serta tokoh masyarakat untuk menghasilkan hukum yang mampu untuk ditaati terkait dengan penetuan radius kawasan tempat suci di Kabupaten Badung. Peran penegak hukum juga harus dioptimalkan khususnya dalam hal menegakkan aturan khususnya terkait dengan adanya pelanggaran pada radius kawasan tempat suci khususnya di Kabupaten Badung.

Keywords
Pariwisata, Kawasan Tempat Suci, Tata Ruang

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/RcFUQx6uNb9W

Corresponding Author
I Gede Surya Darmawan

Institutions
Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa

Abstract
Pulau Serangan merupakan salah satu destinasi wisata di Bali merupakan hasil reklamasi tahun 1995-1998, telah dikenal dengan image kawasan sebagai “Pulau Penyu”,terdapatnya Pura Sakenan, wisata pantai dan bahari, watersport, budidaya terumbu karang dan rumput laut, serta terdapatnya kampung nelayan Bugis dan Bali yang menambah daya tarik wisata Pulau Serangan. Disisi lain Pulau Serangan memiliki ancaman bencana gempa bumi dan tsunami karena letak pulau berada di jalur cincin api serta topografi dan elevasi dataran pulau yang relatif rendah terhadap muka air laut. Dalam penelitian surya dkk sebelumnya ditemukan bahwa telah terjadi perubahan tata ruang pascareklamasi yang dijabarkan pada rekonstruksi perubahannya. Selain itu hanya terdapat satu-satunya bangunan sebagai tempat evakuasi sementara masyarakat saat terjadi bencana tsunami yaitu bangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami. Berdasarkan penelitian inilah, selanjutnya penulis menganalisis konsep citra kawasan Pulau Serangan sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang kedepannya dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Denpasar. Potensi wisata dan ancaman bencana tsunami inilah yang akan diidentifikasi dan dianalisa dalam wujud konsep citra kawasan untuk dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya serta rekomendasi pemecahan permasalahannya.

Keywords
citra kawasan, tanggap bencana tsunami, pascareklamasi

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/dcBMe273xJpE

Corresponding Author
Nurul Nadjmi

Institutions
Departemen Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino KM. 6,
Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92119, Indonesia

Abstract
Salah satu pulau yang terdapat di Kepulauan Riau adalah Pulau Bintan, yang mana Pulau Bintan ini merupakan pulau yang terdapat ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Tanjung Pinang. Letak Pulau Bintan yang strategis dan memiliki objek pariwisata yang berlimpah salah satu keunikan dari kawasan destinasi pariwisata di Pulau Bintan adalah adanya kawasan destinasi pariwisata yang bersifat private (tertutup) yang memungkinkan wisatawan menikmati liburannya tanpa ada gangguan dari luar atau kegiatan penduduk loka . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata di Pulau Bintan Kepulauan Riau. Lingkup penelitian pada pembahasan ini adalah terfokus pada pola tata ruang kawasan destinasi pariwisata yang berada di Pulau Bintan terutama pada kawasan pariwisata yang bersifat private. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikondisikan sebagai penelitian kualitatif melalui strategi studi kasus. Sistem pendekatan yang digunakan juga merupakan pendekatan deskriptif analitik. Melakukan pengamatan langsung, mengumpulkan data-data kemudian menghubungkannya dengan kajian teori yang digunakan. Berdasarkan hasil survey yang saya lakukan di Pulau Bintan Kepulauan Riau menyatakan bahwa sebaran awasan destinasi pariwisata yang berada di Pulau Bintan hampir merata ada disetiap kecamatan yang ada di Pulau Bintan, terdapat adanya pola sebaran yang terkait dengan aktifitas kepariwisataan yang dipengaruhi oleh adanya daya Tarik yang dimiiki oleh setiap kawasan destinasi yang berada di pulau tersebut.

Keywords
Pola Tata Ruang, Kawasan Destinasi, Destinasi Pariwisata, Pulau Bintan Kepulauan Riau

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/qvbA4Kyu7Dg3

Corresponding Author
Made Dessy Kristyani

Institutions
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Abstract
The development of an area to become a tourism destination inevitably involves many cooperating parties and a systematic and integrated regulation with other sectors. In order to create orderliness there is a need for a business legal approach to be involved so that tourism activities do not bring about unendurable negative impacts. One of the negative impacts in question is the occurrence of unfair business competition, especially between small business actors in tourism destinations. Thus, there is a need of regulatory model for structuring small businesses in the tourist destination. Hence, in the present study we made use of normative study design to explore the regulatory model for structuring small businesses from a juridical, sociological and philosophical perspective. We dealt with discovering an alternative model that is best used in regulating the appropriate structuring of small business so that fair business competition does occur. Access to economic resources in the tourism sector can be obtained fairly by all entrepreneurs both of micro and macro levels.

Keywords
Regulatory Model, Small Business, Tourism Destinations

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/NanzPvUjAB32

Corresponding Author
siti puspita hida sakti mz

Institutions
Program Studi Sistem Informasi
STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur NTB

Abstract
Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat mengubah pola pikir masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan kearah information society dan TIK menjadi salah satu infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern layaknya listrik, air dan jalan. TIK khususnya penerapan konsep smart city adalah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah perkotaan yang membutuhkan pelayanan cepat dan efektif. Pemerintah Kota Mataram melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011 – 2031, menetapkan kawasan kota tua Ampenan sebagai pusat perdagangan dan pelayanan pariwisata yang strategis. Pemerintah Kota Mataram dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Tua Ampenan Tahun 2013, melakukan penataan dan pendekatan arsitektural kawasan Kota Tua Ampenan sebagai salah satu strategi pengembangan kota berbudaya di kota Mataram. Sedangkan pada Rancangan Pembangunan Angka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021 adalah berupaya mewujudkan konsep Smart City di Wilayah Pemerintahan Kota Mataram, termasuk kawasan kota tua Ampenan yang merupakan bagian dari revitalisasi kawasan kota tua Ampenan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep Smart City pada Kota Tua Ampenan berbasis Smart Living guna mengimplementasikan konsep Smart City dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Tua Ampenan sehingga dapat membantu Pemerintah untuk membangun kota tua Ampenan sebagai pusat pariwisata yang berkonsep smart city dengan memperkenalkan bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai budaya, wisata kuliner khas yang diteruskan dari masa lalu, dan festival terkait keberagaman budaya masing-masing etnis yang menunjukan toleransi serta suasana kota tua Ampenan yang eksotis dan vintage sehingga pengunjung serasa dibawa ke masa lampau.

Keywords
smart city; smart living; kota tua ampenan; rtbl

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/w97RhTnxqpQB

Corresponding Author
I Nyoman Gede Sugiartha

Institutions
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar

Abstract
RINGKASAN Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kwalitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 70 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang mengatur termuatnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Kurangnya kemampuan pemerintah dalam pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dan atau kegiatan. Solusinya “partisipasi masyarakat perlu lebih ditingkatkan sebagai bentuk peran serta masyarakat tersebut perlu dibuat model peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan partisipatif yang dapat dipakai sebagai model dalam penegakan hukum lingkungan secara tepat dalam memberikan solusi tentang penegakan hukum lingkungan dengan partisipasi masyarakat secara maksimal.” Sehingga menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat : Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian gabungan antara normative dan empiris (mixed methode) hukum dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan pemikiran filosofis dan teoritis berbasis kearifan lokal tentang Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Di Bali baik secara hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana.

Keywords
Lingkungan Hidup; Pemerintah; Pembangunan Bali

Topic
Tata Ruang Aspek Kepariwisataan

Link: https://ifory.id/abstract/zJPpFmLjaZ7u